“Dengan anggaran ini, pak RW bisa menyelesaikan permasalahan di lingkup RW-nya tanpa harus bergantung pada Musrenbang yang sering tak mengakomodir usulan warga,” jelasnya.
Binton yang juga sebagai pengurus Partai Solidaritas Indonesi (PSI) Kota Depok, berharap program yang dicetuskan oleh Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih ini mampu menumbuhkan rasa kehadiran Pemerintah di setiap lingkungan kecil.
“Program Pemerintah yang hadir di lingkup terkecil, akan merespons kebutuhan riil masyarakat di level RW,” ungkapnya.
Ia yakin bahwa program ini akan membuat Pemerintah lebih dekat dan terlibat langsung dalam mengatasi masalah warga.
Pemerataan dana menjadi hal yang sangat penting. Binton menilai anggaran di tingkat Kelurahan selama ini belum adil karena pembagiannya tidak mempertimbangkan jumlah RW.
“Bayangkan saja, ada kelurahan dengan 29 RW dan ada yang hanya 7 RW, tetapi dana yang dialokasikan sama, ini kan tidak adil,” katanya.
Dengan alokasi 300 juta per RW, Binton berpendapat bahwa semua RW akan mendapatkan porsi anggaran yang merata. Hal ini menurutnya merupakan wujud keadilan dan pemerataan akan tercapai.
“Jadi semua RW merasakan keadilan dan pemerataan dari kehadiran pemerintah,” Ucap Binton, juga menghadiri acara musrenbang di Kelurahan Limo Kecamatan Limo.