Dengan adanya era coretax, semua jadi ada pengetahuan. Satu sisi positifnya para pihak yang tidak bayar pajak akan ketahuan semua, sisi negatifnya apakah rakyat siap dalam menghadapi tindak Pidana Perpajakan yang termasuk dalam RUU Perampasan Aset.
Menurutnya, ini menjadi satu kewajiban apakah anak-anak yang lulus di kampus non ekonomi bisa mengerti perpajakan, yang kuliahnya di biologi, pengeboran migas, kuliahnya di peternakan, apakah mereka mengerti pajak tidak, apakah mereka melaporkan pajak dari kegiatan mereka tidak?
“Sehingga itu menjadi jelas, rakyat dapat menjadi korban di dalam rezim RUU Perampasan Aset jika telah sah menjadi Undang-Undang (UU),” ulasnya.
Jony mengungkapkan, jika tindak pidana perpajakan sah masuk dalam UU Perampasan Aset, ada dua hal penting yang harus disiapkan pemerintah dan rakyat.
Pertama, apakah siap pengetahuan pajak bertambah dan kedua, apakah siap pembukuan. Dua hal ini, sangat penting sekali.
“Jika tidak, maka selamat datang para korban target calon-calon pelaku pidana perpajakan. Kita pun harus melihat persiapan dari pemerintah, apakah siap melakukan sosialisasi perpajakan dengan tingkat efektivitas maksimal,” tandasnya.
Dan juga, sambungnya, apakah pemerintah siap dalam menghadapi resiko konflik dengan rakyat itu sendiri, yang di mana pemerintah adalah pelaksana tugas negara yang dipercaya oleh rakyat.
Jadi ini adalah seperti perusahaan pemilik perusahaan, rakyat sebagai pemilik perusahaan mempercayakan kepada pegawai untuk menjalankan perusahaan dan pegawai membuat peraturan, yang wajib dijalankan oleh semuanya, jika itu tidak siap bagaimana.
“Ini adalah kajian bersama ya, Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran bersama, bagi saya ini adalah awal. Karena undang-undang belum disahkan, kita masih banyak waktu untuk melakukan audiensi dengan semua pihak dan saya siap dilibatkan,” ucap Jony.
