Program selanjutnya ialah melakukan update wajib pajak secara periodik, meningkatkan pengawasan dan penagihan pajak yang melibatkan stakeholder.
Wahid mengatakan, yang menjadi isu penting lainnya di tahun 2025 ialah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
“Fokus kita, intinya kita akan memperluas kerjasama dengan semua pihak yang mensuport untuk pendapatan,” tutur Wahid. (**).