Isty menambahkan, sejumlah program pembangunan yang berkaitan dengan visi dan misi Wali Kota, proyek strategis nasional, serta pengembangan akses jalan tol juga perlu dimasukkan dalam penyesuaian RTRW.
“Jadi, selain memang sudah waktunya, ada proyek-proyek yang harus masuk. Kemudian aturan-aturan kementerian juga ada yang terbaru, termasuk Jabodetabekpunjur, aglomerasi Jakarta, dan kebijakan Jawa Barat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Isty mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman awal kepada perangkat daerah sebelum memasuki tahapan focus group discussion (FGD) yang direncanakan berlangsung pada pekan depan.
“Sebelum FGD, kami ingin menyosialisasikan kepada teman-teman perangkat daerah, bahwa RTRW sudah mulai. Jadi, mereka tidak kaget dan sudah memahami data apa saja yang perlu dipersiapkan,” katanya.
Melalui kegiatan ini, DPUPR Kota Depok berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam penyediaan data serta memberikan masukan agar revisi RTRW selaras dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan Kota Depok.



