DPUPR Gelar Sosialisasi Peninjauan Kembali RTRW Depok Tahun 2022-2042

oleh: B Indryani
DPUPR Depok gelar Sosialisasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022–2042. (dok. Diskominfo).

BALAIKOTA, depokupdate.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menggelar Sosialisasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022–2042 di Aula Sapa Saba, Gedung Dibaleka I, Balai Kota Depok, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah awal penyesuaian kebijakan tata ruang dengan target revisi RTRW rampung pada 2027.

Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro menjelaskan, peninjauan kembali RTRW dilakukan untuk menyesuaikan perencanaan tata ruang dengan perkembangan wilayah serta kebijakan terbaru dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.

Bacaan Lainnya

“Penyesuaian tersebut mencakup perlindungan lahan pertanian pangan, perubahan batas wilayah, kawasan rawan bencana, hingga sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dan proyek strategis yang belum terakomodasi dalam RTRW sebelumnya,” ujarnya.

Pemkot Depok telah menetapkan perlindungan LP2B seluas 9,97 hektare melalui Keputusan Wali Kota pada September 2026. Sementara itu, kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRW sebelumnya tercatat seluas 5,84 hektare.

BACA JUGA:  Satgas DPUPR Kunjungi Pabrik Pengolahan Hotmix di Sentul

“Peninjauan kembali RTRW tentunya bukan sekadar melakukan perubahan dokumen, melainkan upaya untuk memastikan rencana tata ruang tetap relevan dengan kondisi aktual, mampu menjawab tantangan pembangunan, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kota Depok,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Depok, Isty Restusari, menjelaskan, penyesuaian RTRW juga diperlukan untuk mengakomodasi hasil kajian terbaru mengenai potensi bencana di Kota Depok.

“Kalau dulu di RTRW kita cuma ada dua rawan bencana, yaitu banjir dan cuaca ekstrem. Ternyata dari kajian terbaru ada penambahan potensi bencana, termasuk gempa bumi,” terangnya.

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: depokupred.com@gmail.com

Pos terkait