Menurut dia, tidak semua kegiatan pembangunan di tiap RW dapat diakomodir dalam penggunaan anggaran rutin Rp300 juta per tahun.
“Ini kan kita dapat setiap tahun, jadi tahun selanjutkan kita akan bahas lagi apa kira kira yang harus diprioritaskan,” paparnya.
Sementara itu Lurah Krukut, Jamaludin mengatakan, sebelum musrenbang dilakukan rembuk RW. Ini lebih baik untuk mengusulkan ajuan pembangunan prioritas. Ini supaya usulan tersebut memiliki nilai manfaat optimal bagi masyarakat dan dapat diterima semua.
Jamaludin mengungkapkan, ketua lingkungan tentu lebih tahu mana kebutuhan yang lebih urgent. Jika anggaran pembangunan di arahkan untuk pemberdayaan itu sangat masuk akal. Mengingat fasilitas umum atau sarana prasarana fisik masih dalam kondisi bagus.
“Jika ada fasilitas umum yang perlu perbaikan nanti bisa diupayakan dari jalur aspirasi anggota dewan,” ujar lurah.
Ketua RW 07 Kelurahan Krukut Syamsul Anwar (Acun).
“Nanti di 2026 anggaran Rp300 juta per RW akan menjadi andalan dalam membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di setiap wilayah RW,” tuturnya.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Krukut, Husin Tohir mengatakan, kegiatan lebih difokuskan pada pembahasan optimalisasi anggaran Rp300 juta per RW, yang rencananya akan mulai digulirkan pada 2026 mendatang.