DEPOKUPDATE.ID, DEPOK – Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Depok menggelar diskusi hukum Implementasi Peraturan Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan jabatan IPPAT dan PPAT Kota Depok. Diskusi bersama digelar di Gedung Baleka Kota Depok, Senin (13/02/2023), di buka langsung Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Wahid Suryono mewakili Wakil Walikota Kota Depok Imam Budi Hartono, nampak hadir Sekjen Pengwil IPPAT Jawa Barat, Kepala BPN Kota Depok, Kepala KPP Depok-Cimanggis, Kepala KPP Depok-Sawangan, para Notaris Kota Depok dan jajaran pengurus IPPAT Kota Depok.
Sekitar 50 peserta terlihat menyimak ‘penyegaran’ yang rutin dilaksanakan dengan tema ‘Sinergitas PPAT dan Mitra PPAT menuju pelayanan yang optimal dan profrsional. Melalui permasalahan hukum kita tingkatkan kualitas dan profesionalitas notaris dalam menjalankan jabatan’.
“Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang selalu kami lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, khususnya dalam hal pembuatan akta Notaris,” kata Ketua Pengurus Daerah Kota Depok IPPAT Priode 2021-2024, Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H, M.Kn, kepada media Senin (13/02/2023) di Baleka Kota Depok.
“Untuk acara ini kami sampaikan terimakasih atas dukungan dari berbagai pihak dan tentunya pesan dan masukan dari Pemerintah Kota Depok menjadi masukan, sehingga Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera akan segera terwujud,” tambahnya.
“Harapannya adalah dapat menyatukan pandangan dan persepsi tentang bagaimana para Notaris dan PPAT selalu ingat dengan ketentuan dan aturan-aturan yang harus ditaati dalam mejalankan jabatannya,” papar Hj. Rianda.
Hj. Rianda menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dan jabatan Notaris maupun PPAT, maka organisasi harus selalu memberi penyegaran, pemahaman, pengetahuan serta harus selalu bersinergi dengan para penegak hukum, antara lain, Kejaksaan, Kepolisian, Majelis Pengawas dari Notaris.
Maka dari itu dirinya berharap, ke depan melalui diskusi bisa menyatukan suatu pandangan, dan persepsi. Khususnya terkait tentang, bagaimana para Notaris dan PPAT selalu ingat dengan ketentuan dan aturan-aturan yang harus ditaati dalam menjalakan jabatanya yakni UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun undang-undang lainnya.
“Saya berharap kegiatan seperti ini akan sering dilakukan, karena banyak kewenangan-kewenangan yang berubah setiap tahunnya, begitu juga kewenangan-kewenangan kita di Kementerian ATR/BPN akan terus berubah, yang di mana itu juga berpengaruh kepada tugas dan tanggung jawab Notaris,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Wahid Suryono usai membuka acaranya mengatakan, PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Dalam pelaksanaan tugasnya PPAT akan sering berhubungan dengan Kantor Pertanahan.
“Kami Pemerintah Kota Depok mengapresiasi kegiatan ini, sehingga tujuan Peningkatan Kualitas PPAT ini adalah untuk menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional,” ujar Wahid.
“Meningkatkan kualitas pembuatan akta dalam melayani masyarakat, jadi untuk meningkatkan pemahaman dasar hukum sesuai peraturan perundang-undangan, Kita berharap, PPAT dapat bersinergi dengan kami di pertanahan,” katanya.
Wahid berharap dengan diadakan nya kegiatan Peningkatan Kualitas PPAT ini tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “Jadi nanti ke depannya semua transaksi harus masuk ke dalam sistem, semua jual beli harus memakai fingerprint untuk memastikan benar atau tidak orangnya, jadi semua serba jelas, serba transparan,,” tuturnya. (adi).