Pemkot Depok Berupaya Lakukan Penyelesaian Pencemaran Lingkungan Situ Bahar

Reporter: YN
Editor: PRM
Pj Sekda Kota Depok Nina Suzana memimpin rapat koordinasi penyelesaian pencemaran lingkungan Situ Bahar. (dok. Diskominfo Depok).
Pj Sekda Kota Depok Nina Suzana memimpin rapat koordinasi penyelesaian pencemaran lingkungan Situ Bahar. (dok. Diskominfo Depok).

BALAIKOTA,depokupdate.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok saat ini tengah melakukan berbagai langkah penyelesaian terkait adanya pencemaran lingkungan di kawasan Situ Bahar, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan kegiatan koordinasi lintas wilayah yang dilaksanakan di Ruang Edelweis, Balai Kota Depok, Kamis (12/09/2024).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Nina Suzana mengatakan, pemetaan penyelesaian masalah, sebelumnya sudah dibuat. Namun perlu ada penguatan serta kebijakan yang kongkret, agar kasus pencemaran ini mendapat solusi yang tepat.

“Dari hasil yang sudah dibahas tadi, harus ada langkah pasti. Misalnya, pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Air limbah domestik diolah dahulu sebelum di buang. Jadi aman untuk lingkungan,” ujarnya.

Langkah penyelesaian, kata Nina, harus dilakukan oleh wilayah yang bersinggungan, misalnya Kabupaten Bogor dengan pembuatan saluran sebelum masuk ke situ.
Jika pemetaan dirasa sudah tepat, selanjutnya adalah penganggaran yang bisa dilakukan di tahun 2025 ataupun tahun selanjutnya.

BACA JUGA:  Fun Bike Wali Kota Cup Berlangsung Meriah 

“Nah, penganggaran ini bisa di 2025, 2026 dan seterusnya. Sesuai kemampuan dan kewenangan, baik provinsi, kota atau kabupaten maupun pusat. Yang jelas targetnya sampai tingkat pencemaran hilang atau tuntas,” jelasnya.

“Seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait harus serius dalam penanganan pencemaran lingkungan ini. Langkah-langkah juga pemetaan masalah perlu diperkuat. Agar ke depan, kita juga bisa membuat program untuk Situ Bahar ini,” pungkasnya.

Pengaduan pencemaran lingkungan di kawasan Situ Bahar telah dilaporkan sejak tahun 2018. Namun, kerena aset ini milik Pemerintah Jawa Barat (Jabar) dan pengelolaan oleh Pemerintah Pusat serta lokasi di Kota/Kabupaten, maka butuh koordinasi yang cukup panjang.

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Silakan mengirimkan sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: depokupred.com@gmail.com

Pos terkait