5.Mengusulkan sertifikasi keahlian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kompetensi.
6.Mengusulkan peningkatan anggaran untuk percepatan, pencegahan, dan intervensi stunting.
7.Mengusulkan jaminan pendidikan bagi keluarga ASN.
8.Mengusulkan penataan ulang jabatan struktural dan fungsional.
9.Evaluasi kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berorientasi pasar kerja.
10.Mendukung kewirausahaan melalui berbagai program.
11.Pembangunan kawasan ekonomi khusus atau Transit Oriented Development (TOD).
12.Pengembangan startup melalui ekonomi digital.
13.Pemberdayaan ekonomi dan perlindungan kelompok rentan.
14.Penataan transportasi publik untuk mengatasi kemacetan.
15.Penataan dan pemeliharaan sumber air permukaan di perkotaan.
16.Integrasi data kemiskinan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL).
17.Pengelolaan sampah terintegrasi dan pengembangan ekonomi sirkular.
18.Pengembangan pertanian perkotaan terintegrasi.
19.Integrasi data kemiskinan dari tingkat pusat.
20.Percepatan diseminasi regulasi dari Pemerintah Pusat ke Daerah.
21.Langkah antisipasi terkait perubahan kebijakan nasional.
22.Pemberian akses data kependudukan untuk pelayanan publik yang lebih baik.
23.Konsistensi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait regulasi.
24.Integrasi sistem informasi pemerintahan.
25.Evaluasi jabatan fungsional.
26.Sinkronisasi regulasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan.
27.Kemudahan perizinan yang tetap mempertahankan fungsi kontrol daerah.
28.Percepatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ASN. (Yn)
