HARI Senin pertama di bulan Oktober ini, saya dikejutkan dengan pemberitaan tentang KPU Kota Depok yang ditayangkan media online lokal kota Depok.
Bagaimana tidak terkejut, sore itu saya membaca tiga judul berita menyoroti buruknya kinerja KPU dalam hal sosialisasi tentang pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.
Malamnya sekira jam setengah sepuluh seorang teman wartawan japri mengirim satu link berita dari media online yang sama.
Genap, empat judul berita saya baca, semua soal buruknya kinerja KPU Kota Depok dalam hal sosialisasi pelaksanaan Pilkada.
“ck..ck..ck. Aneh juga, masyarakat masih ada yang tidak tahu kapan “pencoblosan” Pilkada Depok dilaksanakan. Apalagi jika tentang visi misi para paslon pemimpin Depok” gumam saya.
Ini lah dampak dari minimnya KPU melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilkada. Baik secara luring, apalagi sosialisasi melalui media cetak maupun media online.
Terus terang saya cukup prihatin dengan kenyataan ini, sekaligus geram. Anggaran sebesar 73 miliar yang dikelola oleh KPU, itu dana rakyat loh.
Kegeraman juga dirasakan oleh Anggota Dewan, pengamat politik, aktifis dan wartawan.
Hari ini, makin ramai media online menyoroti KPU Kota Depok soal tidak adanya sosialisasi melalui media massa.
Wartawan Depok bereaksi keras mempertanyakan KPU kota Depok soal penggunaan anggaran Rp.73 miliar, utamanya dana untuk kegiatan sosialisasi.
Lembaga penyelenggara Pilkada itu bagai “dirujak” rame-rame. Ini adalah reaksi kritis bukan sinis.
Saya jadi teringat, awal Agustus lalu saya mendampingi teman-teman Komite Pers Kota Depok (KPKD) terdiri dari 10 organisasi dan komunitas wartawan beraudiensi dengan Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin di kantornya.
Kami diterima dengan hangat dan bersahabat. Kala itu, Willi berjanji akan melibatkan teman-teman wartawan Depok dalam kegiatan sosialisasi Pilkada.
“Jadi nanti jika ada kegiatan sosialisasi Kami hubungi KPKD, tentunya bersama-sama junalis PWI dan IJTI.” kata Willi sambil mencatat di hpnya nomor telepon koordinator KPKD Tuhari.
Dua bulan berlalu bukan tidak ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemiliham Umum itu. Namun Wiili tidak pernah melibatkan puluhan teman media di KPKD.
Setiap saya menanyakan kepada Koordinator KPKD, jawabannya selalu sama dan berulang. “Gak ada undangan atau ajakan dari pihak KPU Mas”.
Biarlah, dengan kenyataan ini dan 48 hari jelang pencoblosan, semoga KPU kota Depok bisa semakin inklusif melibatkan teman-teman media dan elemen lain.
Tidak cukup agar target partisipasi pemilih 80 persen tercapai.
Perlu juga informasi cara mencoblos yang benar bagi pemilih pemula, agar saat penghitungan tidak ada lagi surat suara yang tidak sah.
Depok, 8 Okt 2024
Masher