“Di propinsi lain tidak begitu. Saya selalu berpesan kepada Gubernur kamu gunakan amanah ini sebaik mungkin. Dana Otsus Papua adalah kebijakan yang brilian. Seperti dalam bidang pendidikan, adanya beasiswa bagi orang Papua sehingga bisa kuliah di dalam dan Luar Negeri. Jadi, ga ada pembatasan, diskriminasi, siapa yang punya bakat silahkan,”terangnya.
Terkait isu korupsi di Papua, selama ini tidak ada bukti yang pasti di mata hukum. Hanya saja, dalam waktu terakhir Kapolda menyebut adanya pejabat yang masih aktif dan tidak aktif terlibat kasus dugaan dana Covid-19.
hal serupa juga bahwa dirinya menepis isu tidak ada pembatasan informasi atau sensor di Papua. Menurutnya, bila mau menanyakan berapa lama dan tujuan itu karena alasan keamanan dan kesehatan bagi pengunjung dari luar. Pasalnya, kondisi geografis Papua, pegunungan atau hutan yang menantang.
“Sering dengar ada kasus korupsi, tapi untuk pembuktian di depan hukum belum ada. Apalagi, pengawasan anggaran dari tiap inspektorat sangat ketat. Belum lagi, KPK, kejaksaan, maupun kepolisian. Kalau ada isu itu didramatisir atau dibesar-besarkan,”tandasnya.