BALAIKOTA, depokupdate.id – Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Mohammad Fitriawan meminta perangkat daerah menyiapkan data, informasi, hingga usulan program pembangunan menyusul peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok.
Menurutnya, RTRW merupakan kompas pembangunan kota yang menjadi pedoman dalam mengarahkan pemanfaatan ruang serta mewujudkan pembangunan yang tertib, berkelanjutan, dan berdaya saing.
“Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok Tahun 2022-2042 telah menjadi landasan pembangunan selama ini, namun dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah terus berkembang,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Fitriawan menjelaskan, melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, pemerintah menegaskan pentingnya perlindungan lahan sawah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kota Depok telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 9,97 hektare yang perlu diintegrasikan ke dalam dokumen RTRW.
“Peninjauan kembali juga perlu memperhatikan keselarasan dengan RTRW Provinsi Jawa Barat, aspek risiko bencana, serta perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat,” terangnya.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan data dan usulan pembangunan sebagai bahan penyusunan revisi RTRW.
“Kepada seluruh perangkat daerah, agar menyiapkan data, informasi, serta usulan program pembangunan secara akurat dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan revisi RTRW Kota Depok,” paparnya.
Kepada para camat dan lurah, Fitriawan meminta agar turut menyosialisasikan proses peninjauan kembali tersebut kepada masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif warga dalam menyampaikan aspirasi dan masukan melalui kanal yang telah disediakan juga perlu didorong.



