“Kuitansi itu memang ada tapi pelaksanannya ada tidak? silakan saja dokumen itu di buat banyak-banyak tapi satu hal, sebelum masuk dalam perjanjian kepada saksi Daud, sudah ada pembatalan kesepakatan yakni Akta 04, secara dokumen sudah batal. Dan dalam akta 05 tidak ada Daud memberikan uang tersebut kepada Yusra Amir,” sambung Matilda.
Menurutnya, saksi-saksi yang di hadirkan oleh JPU dalam persidangan belum dapat menguatkan tuduhan terhadap kliennya. Dokumen-dokumen yang disajikan seharusnya lebih dari sekadar kertas, namun harus didukung oleh fakta yang kuat dan pelaksanaan yang jelas.
“Saksi-saksi masih belum menguatkan. Terutama saksi Daud terlalu banyak improv,” ucapnya.
Dalam persidangan tersebut, perdebatan antara unsur pidana dan perdata juga menjadi sorotan. Bahkan, salah satu majelis hakim menyatakan bahwa fokus persidangan seharusnya lebih kepada aspek perdata daripada pidana.
“Unsur lebih kuat keperdata. Bahkan salah satu majelis hakim mengatakan di persidangan bahwa para majelis sedang mencari unsur pidananya, karena ini banyak perdatanya,” pungkas Kuasa Hukum terdakwa, Yusra Amir.
Sebagai informasi, Sidang perkara pidana ini akan kembali digelar pada pekan mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi dari penuntut umum. Sebelumnya, JPU Kejari Depok mendakwa Yusra Amir dengan pasal 378 dan 372 KUHP, mengaitkannya dengan dugaan kerugian senilai Rp. 2 miliar yang dilaporkan oleh Daud Kornelius Kamarudin.