Sementara itu Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Yuni Idriyani, juga memberikan tanggapannya terkait Musrenbang Kelurahan Cipayung. Ia menyebut bahwa anggaran Rp300 juta per RW merupakan terobosan baru dari janji politik Wali Kota Depok Sofyan dan Wakil Wali Kota Chandra yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Anggaran Rp300 juta per RW ini merupakan perubahan baru bagi Kota Depok dan tentunya kabar gembira bagi para RW. Sebelumnya, banyak RW merasa kurang mendapatkan keadilan dalam alokasi anggaran. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pembangunan lebih merata,” ujar Yuni.
Dinas PUPR diwakili Kepala Seksi Pengendalian tata ruang, Bidang Tata Ruang, Kota Depok Dea Ahmadi, saat memberikan materi terkait rencana pembangunan tahun ke depan. (Foto.adm).
Ia juga menjelaskan bahwa alokasi dana ini telah disinkronisasi dengan Bappeda, meskipun RPJMD Wali Kota yang baru masih dalam tahap penyusunan. Menurutnya, langkah percepatan ini penting agar program dapat segera terealisasi tanpa harus menunggu terlalu lama.
“Kalau dulu, anggaran diberikan secara gelondongan dan tidak merata. Ada yang dapat, ada yang tidak, sehingga akhirnya banyak warga yang mengandalkan aspirasi DPRD. Sekarang, dengan sistem ini, pembangunan akan lebih merata di tiap RW,” tambahnya.