Selain itu, Pemerintah daerah di seluruh wilayah jabodetabek punya kewajiban mengembangkan angkutan umum massa. Namun, tentunya harus dilihat dari sisi finansial.
“Artinya angkutan umum masal itu tidak hanya berbasis rel harus dipadukan secara proporsional,” pungkasnya. (Dim)