Kunjungi MPP Kota Depok, Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Bappenas Lakukan Monitoring Layanan Publik

Penulis: adi apeng
Editor: adi

depokupdate.id, Depok – Koordinator di Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Bappenas, Firdini melakukan kunjungan kerja ke Kota Depok, Senin (04/03/2024).
Kehadiran tim tersebut, di terima langsung Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Mangnguluang Mansur yang di dampingi Kepala Bidang Investasi dan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Depok, Zarkasih.

Ditengah kunjungan tersebut, meninjau layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok, agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Karena yang penting itu dampaknya, jadi sebagaimana arahan bagaimana birokrasi berdampak kepada masyarakat. Mungkin kedepan perlu dievaluasi. Disini, masyarakat langsung datang layanan selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” kata Firdini, kepada depokupdate.id, Senin (4/3/2024) usai lakukan kunjungannya.

Bacaan Lainnya

Firdini mengatakan, Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan Nasional di bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi.

Koordinator di Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Bappenas, Firdini bersama Kepala Bidang Investasi dan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Depok, Zarkasih

“Jadi kehadiran kami untuk koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan Nasional,” ujarnya.

“Kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi,” tambahnya.

Untuk itu kata Firdini, minta agar Pemerintah Kota Depok untuk terus melakukan optimalisasi dalam memberikan layanan.
“Kedepan Mal Pelayanan Publik ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu rakyat datang langsung dilayani, banyak urusan bisa selesai, kalau di MPP penuh berarti MPPnya ramai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Firdini juga menyampaikan pentingnya layanan digital yang terintegrasi pada MPP Digital. Saat ini terdapat dua layanan utama yaitu layanan administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan. Diharapkan kedepan, Kota Depok dapat menerapkan MPP Digital.

“Harapan saya kita perbaiki, ini bisa dioptimalkan. Memang sekarang ini sebagian sudah masuk ke MPP Digital, masyarakat yang sudah siap IKDnya banyak artinya orang ngurus KTP tidak perlu lagi datang ketempat ini cukup lewat HP.

Untuk itu Koordinator di Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Bappenas, mengimbau Pemerintah Kota Depok perlu melaksanakan transformasi layanan digital menyeluruh. Identitas Kependudukan Digital (IKD) pun dinilai menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan. Dengan adanya IKD maka cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya.

“Sehingga transformasi pelayanan publik, dan manajemen kinerja pemerintahan akan berjalan dengan baik dan masyarakat puas dengan pelayanan tersebut,” tutupnya. (**).