Lembaga penyelenggara Pilkada itu bagai “dirujak” rame-rame. Ini adalah reaksi kritis bukan sinis.
Saya jadi teringat, awal Agustus lalu saya mendampingi teman-teman Komite Pers Kota Depok (KPKD) terdiri dari 10 organisasi dan komunitas wartawan beraudiensi dengan Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin di kantornya.
Kami diterima dengan hangat dan bersahabat. Kala itu, Willi berjanji akan melibatkan teman-teman wartawan Depok dalam kegiatan sosialisasi Pilkada.
“Jadi nanti jika ada kegiatan sosialisasi Kami hubungi KPKD, tentunya bersama-sama junalis PWI dan IJTI.” kata Willi sambil mencatat di hpnya nomor telepon koordinator KPKD Tuhari.
Dua bulan berlalu bukan tidak ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemiliham Umum itu. Namun Wiili tidak pernah melibatkan puluhan teman media di KPKD.
Setiap saya menanyakan kepada Koordinator KPKD, jawabannya selalu sama dan berulang. “Gak ada undangan atau ajakan dari pihak KPU Mas”.
Biarlah, dengan kenyataan ini dan 48 hari jelang pencoblosan, semoga KPU kota Depok bisa semakin inklusif melibatkan teman-teman media dan elemen lain.
Tidak cukup agar target partisipasi pemilih 80 persen tercapai.
Perlu juga informasi cara mencoblos yang benar bagi pemilih pemula, agar saat penghitungan tidak ada lagi surat suara yang tidak sah.