GDC, depokupdate.id – Polemik layanan kesehatan di Kota Depok memanas. Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna menegaskan, pihaknya tidak akan menyetujui APBD Perubahan jika Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak berkomitmen mengembalikan skema Universal Health Coverage (UHC).
Pernyataan tegas itu disampaikan Ade Supriyatna atau yang akrab di sapa Ades usai menerima massa aksi di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Depok, Senin (9/02/2026).
Aksi tersebut digelar sejumlah elemen masyarakat sebagai bentuk keprihatinan atas banyaknya kepesertaan BPJS Kesehatan warga Depok yang dinonaktifkan dan Depok non UHC
“Kami tadi juga menyampaikan kepada para perwakilan aksi bahwa apa yang sedang kita diskusikan hangat bersama pemerintah kota adalah fenomena akses kesehatan yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan kita turut berduka cita atas warga yang meninggal dunia karena ketidak tahuan informasi,” ujar Ades.
Ia menegaskan, pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh mengalami penurunan kualitas maupun akses.
DPRD mendorong perbaikan data sosial serta percepatan kebijakan agar Depok kembali ke sistem UHC.
“Masa sekarang adalah masa perbaikan data sosial dan secepatnya kembali ke UHC. Komisi C dan dinas terkait sudah sepakat untuk itu. Pemerintah kota juga sebenarnya cukup berkomitmen, termasuk melalui komunikasi dengan BPJS. Soal kekurangan anggaran dan lainnya, itu bisa kita bicarakan,” tegasnya.
Ades juga menyebut peningkatan kepesertaan BPJS mandiri akan terus dikejar dan akan menutup kekurangan misalnya yang memang perlu dibantu PBI (Penerima Bantuan Iuran).
“Tinta pulpen saya tidak akan jatuh menyetujui APBD Perubahan sebelum ada komitmen kembali ke UHC dari Pemerintah Kota Depok,” tandasnya.
