Dalam diskusi, sejumlah isu konkret turut disoroti, di antaranya:
1. Integrasi transportasi publik (TransJakarta, KRL, hingga LRT Jabodetabek).
2. Pengendalian banjir lintas wilayah.
3. Sinkronisasi tata ruang agar pembangunan daerah tidak saling berbenturan.
F-PKS menekankan, kebijakan lintas daerah harus dikelola secara terpadu demi kepentingan warga.
Lebih jelas dikatakan HBS, sebagai partai dakwah, PKS menegaskan pentingnya memberi teladan politik kolaboratif. DPRD dari kedua kota diharapkan tidak hanya fokus pada agenda politik formal, tetapi juga aktif dalam advokasi publik bersama.
“Kolaborasi ini bukan hanya untuk memperjuangkan aspirasi warga di daerah masing-masing, tetapi juga memastikan kebijakan lintas wilayah berjalan harmonis,” tuturnya.
Untuk memperkuat sinergi tersebut, F-PKS mengusulkan pembentukan Forum Legislator PKS Jabodetabek. Forum ini diharapkan mampu mengawal isu-isu strategis seperti sinkronisasi RPJMD, mendorong lahirnya regulasi lintas daerah, serta menyusun program sosial-ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat perbatasan.
“Apa yang menguatkan Jakarta pasti menguatkan Depok, dan sebaliknya. Mari jadikan momentum ini sebagai komitmen bersama agar kolaborasi tidak berhenti pada pertemuan, tetapi menjelma menjadi gerakan nyata,” tandasnya.
