Ia yakin bahwa program ini akan membuat Pemerintah lebih dekat dan terlibat langsung dalam mengatasi masalah warga.
Pemerataan dana menjadi hal yang sangat penting. Binton menilai anggaran di tingkat Kelurahan selama ini belum adil karena pembagiannya tidak mempertimbangkan jumlah RW.
“Bayangkan saja, ada kelurahan dengan 29 RW dan ada yang hanya 7 RW, tetapi dana yang dialokasikan sama, ini kan tidak adil,” katanya.
Dengan alokasi 300 juta per RW, Binton berpendapat bahwa semua RW akan mendapatkan porsi anggaran yang merata. Hal ini menurutnya merupakan wujud keadilan dan pemerataan akan tercapai.
“Jadi semua RW merasakan keadilan dan pemerataan dari kehadiran pemerintah,” Ucap Binton, juga menghadiri acara musrenbang di Kelurahan Limo Kecamatan Limo.
“Program ini juga dinilai lebih efektif dibandingkan dengan dana kelurahan yang besar namun kurang merata,” tambahnya.
Binton menambahkan bahwa anggaran di tingkat kelurahan dan aspirasi anggota DPRD tetap ada untuk menyelesaikan masalah skala Kecamatan dan Kota. Namun, dana 300 juta per RW difokuskan untuk kebutuhan spesifik di lingkungan RW.
“Secara umum bisa infrastruktur, bisa pemberdayaan. Misalnya, saluran air atau drainase yang skalanya sesuai dengan lingkup RW. Sementara untuk infrastruktur besar akan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota,” jelasnya.
Binton, yakin bahwa program ini tidak hanya efektif dalam penyelesaian masalah, tetapi juga akan memberdayakan warga secara langsung.
“Dengan ini, warga ikut berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan mereka sendiri,” tutupnya. (**).